HIJAU HITAM COMMUNITY
1. Diharapkan Untuk Login
2. Bagi New member diharapkan untuk Register/daftar

Enjoy Your Forum
Pencarian
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Buku Tamu Hijau Hitam
Tue Nov 20, 2012 1:12 am by veni_judo

» Temu Ramah 2012
Sun Sep 02, 2012 3:54 pm by mitanovianty

» Sisi Lain Temu Ramah.....
Sun Sep 02, 2012 3:27 pm by mitanovianty

» Saran dan Kritik tampilan forum
Thu Feb 23, 2012 9:29 pm by Admin

» Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan
Thu Feb 23, 2012 8:48 pm by aafrianshah

» Mustafa Kemal Pasha (Ataturk)
Sun Oct 30, 2011 1:41 am by tatha_neh

» Zona Bebas
Sun Oct 30, 2011 1:23 am by Admin

» Numpang Majang.....
Mon Oct 17, 2011 3:08 am by Admin

» kontrak Dagang kerajaan melayu dengan VOC 1643-1763
Mon Oct 17, 2011 2:37 am by anak_gaul

Navigation
 Portal
 Indeks
 Anggota
 Profil
 FAQ
 Pencarian
Affiliates
free forum


Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan

Post by Fauzan Ismail on Sun Oct 10, 2010 3:46 am

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial memang tak habis - habisnya menjadi PR besar bagi setiap pemerintahan periode kapan pun baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang atau bisa disebut dengan negara dunia ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki masyarakat dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Hal ini bisa ditinjau berdasarkan angka penduduk miskin yang semakin bertambah di negeri ini, dan berdasarkan catatan BPS, penduduk miskin di negara Indonesia sudah mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%) dari jumlah keseluruhan masyarakat di Indonesia. Dan itu hanyalah dalam kategori kemiskinan saja, belum lagi mengenai permasalahn - permasalahan lain yang ditimbulkan akibat kemiskinan tersebut, seperti permasalahan ketenagakerjaan, masalah pengangguran, masalah kesejahteraan anak, masalah bencana alam , dan lain sebagainya yang telah menjadi persoalan besar yang harus ditangani di negeri ini. Hal inilah yang memicu berbagai pihak untuk senantiasa memberikan perannya dalam menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks tersebut. Berbagai macam wacana pembangunan dan perbaikan kondisi sosial mulai ditawarkan oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kapabilitas dalam mengatasi problema tersebut. Banyak metode - metode keilmuan dan teori-teori yang bermunculan di tengah hiruk pikuk permasalahan kesejahteraan sosial yang terus melanda di tanah air. Teori - teori inilah yang kemudian dikenal sebagai teori - teori keilmuan yang membahas tentang pembangunan.Banyak kalangan menilai bahwa pembangunan merupakan salah satu solusi dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial pada saat ini. Salah satu solusi yang mereka tawarkan cenderung mengarah pada perbaikan taraf hidup masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan perkapita atau dengan kata lain lebih mengarah pada perbaikan tingkat ekonominya. Namun apakah taraf ekonomi bisa menjadi satu-satunya indikator penting perbaikan kesejahteraan masyarakat?


KESEJAHTERAAN SOSIAL
Namun sebelum kita jauh membahas tentang pembangunan dan teori - teori yang ada di dalamnya. Terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial dan bagaimana penerapannya sehingga dapat membuat suatu kondisi dapat disebut sejahtera. Pembahasan tentang kesejahteraan sosial memang sudah lama dibicarakan oleh kalangan ilmuwan di dunia, namun sampai sekarang belum ada defenisi baku yang menjelaskan seperti apa ilmu kesejahteraan sosial. Hal itu disebabkan karena masing - masing ilmuwan memakai sudut pandangnya masing - masing dalam mendekskripsikan seperti apa kesejaheraan sosial tersebut.
Salah satu ilmuwan sosial dunia, Walter A Friedlander memaparkan bahwa Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Secara umum, kesejahteraan sosial bisa dikatakan sebagai sebuah program kegiatan pelayanan sosial yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk membantu setiap individu maupun kelompok masyarakat tertentu agar mampu berfungsi sosial kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam artian, bahwa setiap orang yang mengalami disfungsi sosial merupakan objek daripada ilmu kesejahteraan sosial tersebut, atau berdasarkan studi tersebut mereka yang mengalami disfungsi sosial disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mereka yang termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial ini dikatakan tidak mampu dalam memenuhi beberapa kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari:
1. Kebutuhan biologis dan fisiologis (Sandang, Pangan, Papan)
2. Kebutuhan akan rasa aman
3. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang
4. Kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri

Artinya, kebutuhan - kebutuhan tersebut harus saling berkesinambungan satu sama lainnya, ketika satu kebutuhan tidak terpenuhi maka hal tersebut akan turut mempengaruhi kebutuhan - kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan fisiologis akan sulit terpenuhi jika kebutuhan akan rasa aman tidak terpenuhi, sama halnya dengan yang lain, tentu saja akan sangat berkaitan walaupun dalam segi urgensitas, kebutuhan biologis dan fisologis merupakan kebutuhan primer yang sangat mendesak untuk dipenuhi tapi bukan berarti kebutuhan - kebutuhan yang lain harus dinomor duakan. Sama halnya ketika menanggapi permasalahan sosial yang terjadi akhir - akhir ini, terkadang kita sering melihat kebijakan - kebijakan sosial yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan ini dilakukan tanpa melakukan analisis terhadap apa sebenarnya akar masalahnya dan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu kekurangan kita dalam menanggapi permasalahan sosial saat ini adalah ketika kebijakan yang dilakukan negara seringkali bersifat fisik semata tanpa memperhatikan aspek non fisiknya yang sebenarnya lebih substansial daripada aspek fisik.

KEGAGALAN IDEOLOGI PEMBANGUNAN: Akar Kesenjangan Sosial
Pembangunan merupakan kata kunci utama yang seringkali dijadikan solusi bagi pemerintah untuk menangani permasalahan sosial yang terjadi di negaranya. Dalam konsep pembangunan, yang menjadi cita-cita dasar yang ingin diwujudkan oleh teori pembangunan adalah bagaimana untuk menciptakan apa yang disebut dengan WELFARE STATE (Negara Kesejahteraan). Konsep welfare state sendiri merupakan suaut bentuk formulasi pembangunan yang lahir melalui ideologi marxis, sosialis, dan sosialis demokratik (Spicker, 1995), namun dalam perkembangannya,konsep ini justru banyak diterapkan di negara-negara yang berideologi liberalis dan kapitalis. Disisi lain, Konsepsi Welfare State ini malahan dianggap sebagai "penawar dosa" yang dihasilkan dari sistem kapitalis, dengan kata lain, konsepsi welfare state ini sering disebut sebagai wujud dari "Kapitalis Baik Hati". Di Eropa, Berkembangnya Welfare state ini berawal dari suatu sistem yang berawal di Inggris sebagai bentuk alternatif perbaikan kondisi sosial masyarakat yang selama ini berbentuk THE POOR LAW yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial, dimana THE POOR LAW ini secara praksis menyediakan 3 aturan pokok yang harus dilakukan negara terhadap rakyatnya, yaitu:
1. Bagi orang tua (Lansia) harus dirawat di panti dan seluruh pelayanannya ditanggung oleh negara.
2. Bagi anak-anak harus dititipkan di panti anak atau dijadikan anak asuh oleh keluarga tertentu untuk diberikan pendidikan yang layak.
3. Bagi orang dewasa yang secara fisik masih sehat, diwajibkan untuk bekerja (apapun itu) dan lapangan pekerjaannya akan disediakan oleh negara, apabila menolak maka warga tersebut akan di bina di lembaga permasyarakatan.

Artinya, secara konsepsi, Para penganut konsepsi welfare state ini beranggapan bahwa sudah saatnya Inggris mengubah sistem pelayanan sosialnya dalam bentuk welfare state ini. Bentuknya yaitu dengan cara menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang merata baik setiap rakyatnya. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Setidaknya Konsepsi ini terwujud dalam 3 model, yaitu:
Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara.
Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.
Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial danrehabilitasi sosial “swasta”.Keempat, model minimal yang dianut oleh negara-negara seperti Perancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil dan negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Filipina, Srilanka. Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta.
Dalam UUD 1945, konsep welfare state sendiri tertuang dalam pasal 34 ayat 2 "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" dan ayat 3 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Namun kenyataannya, konsepsi ini ternyata tidak seindah dengan apa yang menjadi kenyataannya dan malah justru menjadikan rakyat menjadi semakin ketergantungan dan negara-negara yang menerapkannya menjadi budak hutang. Artinya, konsepsi ini sebenarnya sudah hampir menemukan ajalnya dan merupakan konsepsi yang diangap oleh sebagian oleh sebian kalangan sebagai "konsepsi utopis" yang hanya menjadi pemanis bagi negara-negara pemodal untuk menanamkan kepentingannya di negara - negara berkembang, salah satunya adalah di Indonesia. Letak kesalahkaprahan sistem ini diakibatkan oleh beberapa sebab, yaitu antara lain:
1. Sistem jaminan sosial yang dilakukan seringkali tidak merata dan tidak tepat sasaran (Seperti jamkesmas, BOS, dll). Kelalaian negara dalam mengukur parameter kemiskinan seringkali tidak valid dengan realita dan seringkali tidak terjangkau di daerah-daerah terpencil yang justru kondisinya lebih memprihatinkan, kecenderungannya konsepsi ini justru dibumbui dengan aksi nepotisme.
2. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam yang seringkali tidak sampai ke masyarakat. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan akan diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat, namun kenyataannya, sistem pengolahan yang dilakukan justru dipegang oleh pihak pemodal dan tentu saja hasilnya lebih banyak untuk pemodal.
3. Pembangunan yang lebih bersifat industrialistik dan tidak merata. Padahal seharusnya, pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah tertentu menurut potensi alam wilayah itu, tapi kenyataannya, pembangunan industri dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.
4. Konsepsi ini lebih banyak menjadikan negara dunia ketiga sebagai korbannya, seringkali permasalahan kemiskinan dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan dijadikan alasan bagi negara untuk menambah hutang ke pihak luar negeri walaupun seringkali berbentuk "bantuan diplomatik", namun tetap saja, pihak pemodal berprinsip "tak ada makan siang gratis",semua itu tentu saja dilakukan atas dasar kepentingan.
Pada intinya, Konsepsi welfare state ini dikembalikan kepada kebijakan negara dalam menerapkannya, dan sebenarnya para pelaku sistem ini yang sering tidak tepat dalam menerapkannya dan memang secara sistemik konsepsi ini belum siap diberlakukan di Indonesia. Sehingga terkadang, pembangunan yang berbasiskan welfare state ini hanya menjadi bumbu-bumbu untuk menutupi kebusukan - kebusukan sistem kapitalis. Padahal dalam penerapannya malah justru lebih menguntungkan kelas atas dibandingkan rakyat yang membutuhkannya. Dalam buku "Teori Pembangunan Dunia Ketiga", pernah ada masyarakat yang mengatakan bahwa pembangunan justru semakin menggeser keberadaan mereka, ada yang bilang pembangunan membuat kami menjadi tergusur.

Selain itu juga masih banyak teori - teori pembangunan lainnya yang seringkali gagal diterapkan dan malahan semakin menambah angka kesenjangan sosial di suatu negara. Seperti teori trackel down effect yang awalnya berniat untuk menerapkan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat melalui kaum pemodal (keuntungan pemodal yang menetes ke bawah yaitu rakyat kecil), yang justru dalam penerapannya makin semakin memperparah jurang kesenjangan tersebut. Teori ini berawal dari analogi "air yang menetes ke bawah" yang artinya kekayaan yang dimiliki si pemodal secara otomatis akan menetes ke rakyat sekitarnya. Konkretnya seperti ini, sistem ini memfokuskan pembangunan di sektor industri dan ekonomi, maka dengan meningkatnya sektor ekonomi tentu saja hasilnya akan "menciprat" ke rakyat bawah seperti semakin meluasnya lapangan pekerjaan dan bantuan kemanusiaan perusahaan bagi masyarakat, yang saat ini dikenal dengan istilah CSR (Coorporation Social Responsibility), dan pajak perusahaan yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi tersebut, atau kelebihan pendapatan si kaya tersebut, mungkin juga akan disimpan di bank, dan kemudian kalangan perbankan memberikan kredit usaha untuk investasi dan modal kerja, hasilnya ekonomi bergulir, dan si miskin bisa bekerja.Namun pada kenyataannnya, sistem ini ternyata gagal dalam mewujudkan mimpi - mimpi tersebut, terbukti ketika pembangunan ekonomi ditingkatkan malah yang terjadi justru kesenjangan semakin meluas, yang kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin.
Realitanya sekarang, lapangan pekerjaan yang disediakan menghasilkan upah yang sangat tidak layak seperti para buruh dan pekerja kasar, mereka seringkali mengeluh mengenai kondisi mereka. Atau pajak perusahaan yang seringkali dipermainkan oleh pihak pemodal, terbukti ketika nyatanya kasus pengelapan pajak perusahaan tersebar luas di media seperti kasus Gayus Tambunan dan Bakrie Group. Atau aksi CSR yang dibumbui dengan aksi promosi produk yang disisi lain menjadi bahan bagi perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Selain itu juga, sistem ini membuat rakyat menjadi ketergantungan dan lagi - lagi akan menjadikan rakyat bawah sebagai budak - budak kepentingan para pemodal, contoh program yang bermuara pada konsepsi ini adalah sistem BLT yang sangat tidak efektif dan semakin membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Hal ini tentu saja sangat berbanding terbalik dengan konsepsi yang diinginkan dari teori tersebut. Banyak para pakar ekonomi yang mengakui kegagalan sistem ini, Seperti menurut Rani Yustika Phd, Ekonom Universitas Brawijaya yang mengatakan "Sehebat apapun pertumbuhan ekonomi tanpa menyentuh langsung kebijakan bagi masyarakat miskin adalah ‘nonsense, artinya program-program antikemiskinan lah yang mampu mengentaskan orang miskin dari lebah kemiskinan, bukan akibat pertumbuhan ekonomi" (http://hariansib.com/?p=84194).

Jadi kesimpulannya, konsepsi pembangunan sosial harus menyentuh langsung pada kondisi real masyarakat, dan tidak bisa bersifat sama dan merata. Sama dan merata dalam hal ini maksudnya adalah bentuk pembangunan yang dilakukan, yang artinya pembangunan tersebut harus sesuai dengan potensi masyarakat (SDM) dan potensi wilyah (SDA). Itulah makanya kebijakan yang dilakukan harus diawali dengan suatu kajian penganalisaan potensi masyarakat dan wilayah yang mencakup pada kultur masyarakat, sumber daya wilayah tersebut, sistem mata pencahariannya, dan kondisi pendidikan, dan semua potensi tersebut tidak boleh dikelola oleh pihak asing dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara yang mengolahnya. Jadi pada intinya, Konsepsi pembangunan terfokus pada 2 hal: Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan sistem pengelolaan potensi wilayah yang berbasiskan kemadirian. Sehingga dengan begitu hasil nyata dari pembanguna setidaknya harus mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat dan pemenuhan hak-hak normatif masyarakat. Ketika hal itu sudah terpenuhi maka disitulah sebenarnya letak keberhasilan dari suatu pembangunan.

Fauzan Ismail
Simpatisan HMI
Simpatisan HMI

Jumlah posting : 12
Join date : 28.09.10
Age : 28
Lokasi : Medan dan Sekitarnya

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan

Post by Admin on Tue Oct 12, 2010 2:09 am

kesoss kali kau jan Twisted Evil

Admin
Moderator
Moderator

Jumlah posting : 94
Join date : 22.09.10
Age : 31
Lokasi : depan laptop

Lihat profil user http://hijauhitam.forumn.org

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan

Post by Fauzan Ismail on Wed Oct 13, 2010 12:03 am

Admin wrote:kesoss kali kau jan Twisted Evil

ya namanya juga anak kessos bg....sekali-kali bikin artikel kessos biar sesuai dengan ilmu kuliah awq...hehehe Wink

Fauzan Ismail
Simpatisan HMI
Simpatisan HMI

Jumlah posting : 12
Join date : 28.09.10
Age : 28
Lokasi : Medan dan Sekitarnya

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan

Post by Admin on Thu Oct 14, 2010 12:20 am

mantabs zan da aq cendolin tu cat

Admin
Moderator
Moderator

Jumlah posting : 94
Join date : 22.09.10
Age : 31
Lokasi : depan laptop

Lihat profil user http://hijauhitam.forumn.org

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan

Post by aafrianshah on Thu Feb 23, 2012 8:48 pm

cat

aafrianshah
Moderator
Moderator

Jumlah posting : 15
Join date : 27.09.10
Age : 31
Lokasi : Bandung, Indonesia

Lihat profil user http://auliaafrianshah.blogspot.com

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan

Post by Sponsored content Today at 4:35 pm


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik