HIJAU HITAM COMMUNITY
1. Diharapkan Untuk Login
2. Bagi New member diharapkan untuk Register/daftar

Enjoy Your Forum
Pencarian
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Buku Tamu Hijau Hitam
Tue Nov 20, 2012 1:12 am by veni_judo

» Temu Ramah 2012
Sun Sep 02, 2012 3:54 pm by mitanovianty

» Sisi Lain Temu Ramah.....
Sun Sep 02, 2012 3:27 pm by mitanovianty

» Saran dan Kritik tampilan forum
Thu Feb 23, 2012 9:29 pm by Admin

» Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan
Thu Feb 23, 2012 8:48 pm by aafrianshah

» Mustafa Kemal Pasha (Ataturk)
Sun Oct 30, 2011 1:41 am by tatha_neh

» Zona Bebas
Sun Oct 30, 2011 1:23 am by Admin

» Numpang Majang.....
Mon Oct 17, 2011 3:08 am by Admin

» kontrak Dagang kerajaan melayu dengan VOC 1643-1763
Mon Oct 17, 2011 2:37 am by anak_gaul

Navigation
 Portal
 Indeks
 Anggota
 Profil
 FAQ
 Pencarian
Affiliates
free forum


Kuasa Preman Dalam Wajah Politik Kota Medan

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

Kuasa Preman Dalam Wajah Politik Kota Medan

Post by tatha_neh on Fri Oct 08, 2010 7:55 pm

Perjalanan proses demokratisasi dilihat secara sadar atau pun tidak justru banyak mengarah kepada tindakan anarkis yang menyebabkan kekacauan sosial. Hal ini mungkin saja disebabkan karena transisi tersebut mennggalkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan rezim baru hasil peninggalan terdahulunya, seperti hutang, inflasi, kemiskinan, kekerasan, dan pemberontakan . Hal demikian juga terlihat dalam konteks politik lokal, dimana otonomi daerah oleh banyak kalangan masih meragukan keberhasilan pelaksanaan demokratisasi.
Lahirnya kekuasaan daerah untuk mengelola sumber-sumber daya lokal menjadikan pergeseran format politik yang dulunya berorientasi kepada kepemimpinan pusat menjadi orientasi kepada penguasaan atas sumber-sumber daya lokal. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan elit-elit politik lokal yang menguasai banyak kepentingan masyarakat lokal.
Otonomi menurut Hart tidak akan terbangun secara baik apabila pemerintah dan masyarakatnya tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap demokrasi . Yang kemudian, otonomi daerah tersebut hanya menghasilkan sirkulasi elit yang tetap saja esensi watak militer yang tidak berganti.
Karakteristik militeristik dan kepentingan-kepentingan Orde Baru di masa Roformasi tidak serta merta lenyap begitu saja. Menarik untuk dilihat bagaimana Sumatera Utara khususnya kota Medan sebagai ibu kota propinsi terkenal dengan basis premanisme. Kemunculan tokoh-tokoh tersebut yang melebur kedalam struktur kekuasaan formal dan non formal sebagai ekspresi evolusi Orde Baru didalam rezim Reformasi.
Seperti yang diungkapkan dalam bukunya Vedi R Hadiz , bagaimana elit-elit politik lokal menganggap bahwa lembaga-lembaga demokrasi yang digerakkan dalam politik uang dan kekerasan sama-sama menguntungkan dengan perlindungan rezim otoritarian yang bersifat menyeluruh, walaupun otoritarianisme sulit untuk dikembalikan lagi.
Reformasi menjadi arena pertarungan banyak kepentingan dan kekuatan walaupun akhirnya bertentangan dengan reformasi itu sendiri. Reformasi menjadi jargon sebagai sebuah label politik oleh kekuatan anti reformasi . Hal ini terlihat bagaimana tokoh-tokoh preman yang memiliki latar belakang aktor-aktor kekerasan masuk kedalam jaringan pemerintahan yang dibangun atas nama demokrasi. Reformasi sebagai proses demokratisasi menjadi label terhadap berbagai kepentingan yang kemudian menjustifikasi tindakan-tindakan sosial, politik, dan ekonomi yang bertolak belakang dengan demokrasi itu sendiri,

Konseptualisasi tentang Preman (Organisasi Kepemudaan)
Dalam bahasa Belanda, preman disebut vrijman. Pada saat itu, vrijman berkonotasi netral sebagai tuna karya atau orang yang tidak memiliki pekerjaan. Preman atau vrijman pada gilirannya dicap sebagai orang-orang tak bermoral. Orang yang tidak memiliki sopan-santun, arogan, licik, bengis, curang, culas, rakus, dan bermuka tembok. Preman dimaknai dari sikap atau tingkah lakunya, bukan hanya sebagai istilah semata .
Preman menurut Dominggus merupakan salah satu konsep kepemilikan kekuasaan dengan sumber kekuasaan berdasarkan pada kekuatan, keberanian dan kemampuan fisik yang lebih. Bahwa seorang preman akan mampu mempengaruhi, menekan, memerintah, mengintimidasi atau bahkan melakukan tindakan fisik yang menyebabkan orang lain tunduk atau takut serta bersedia mengikuti apa kehendaknya Yang membedakan eksistensi preman dari kepemilikan kekuasaan lain adalah bahwa konsep preman sangat identik dengan kekuasaan yang illegal, oportunis, anarkhis dan cenderung destruktif.
Dari pemaparan diatas, telihat yang dimaksud dengan preman yaitu orang atau sekelompok orang yang terorganisir ataupun tidak yang kepribadiannya dekat atau identik dengan kekerasan, kekuasaan, opurtunis, jagoan, dan orang-orang yang tidak memiliki sopan-santun atau etika moral.
Dalam konteks kota Medan, preman tidak saja hanya sebagai individu-indiidu, tetapi terdapat didalam wadah organisasi kepemudaan (OKP) yang menjelma menghasilkan produk-produk kekerasan, intimidasi, tawuran antar organisasi, dan kekuasaan. Terdapat banyak organisasi kepemudaan yang berdiri di sini dan memiliki banyak anggota.

a. Kekerasan
Hal yang pertama terbesit dengan kata preman mungkin saja identik dengan kekerasan. Preman selalu saja dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang berbau kekerasan. Hal ini dikarenakan latar belakang yang di miliki oleh para preman yang lebih sering mengandalakan kemampuan fisiknya untuk mencapai tujuannya.
Kekerasan juga banyak yang memaknai dalam arti yang sempit, seperti pembunuhan, perang, dan sebagainya. Setidaknya terdapat empat jenis kekerasan, yaitu:
1. Kekerasan langsung (direct violence)
Tindakan yang merujuk terhadap penyerangan fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam tipe ini adalah: 1) pembunuhan: genosida, pembunuhan massal, dan pembunuhan individu, 2) tindakan brutal: penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, 3) pembatasan atau tekanan fisik: pergusuran paksa, 4) penculikan, 5) penyanderaan, dll.
2. Kekerasan tidak langsung (indirect violence)
Tindakan yang membahayakan manusia bahkan terkadang sampai ancaman kematian yang dilakukan secara tidak langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kekerasan tipe ini meliputi:
• Pelanggaran terhadap hak untuk hidup manusia
• Langkanya perindungan dari kecelakaan
• Kekerasan dengan mediasi
• Langkanya perlindungan dari kekerasan sosial (kelaparan, penyakit menular, kemiskinan)
3. Kekerasan Represif (represive violence)
Kekerasan ini berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi. Kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Yang termasuk dalam kekerasan ini antaranya: Kebebasan berfikir, beragama, berorganisasi privasi, kesamaan dalam hukum, partisipasi politik, kehidupan yang demokratis, dan jaminan terhadap hak-hak sosial lainnya.
4. Kekerasan alienatif (alienating violence)
Kekerasan ini merujuk kepada pencabutan hak-hak individu yang lebuh tinggi, seperti pemusnahan etnis, yaitu kebijakan atau tindakan yang secara keseluruhan mengubah kondisi material atau sosial menjadi di bawah satu identitas kultural kelompok tertentu yang dominan.
Seorang atau sekelompok preman secara sendiri-sendiri maupun terorganisir apabila orientasinya terhadap kekerasan dan meresahkan akan kehidupan orang lain dapat dimasukkan kedalam kekerasan represif. Secara sengaja melakukan intimidasi sehingga orang korban tidak berdaya dan mengikuti keinginannya secara terpaksa.

b. Kekuasaan
Kekuasaan menurut Laswell dan Kaplan ”kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkat laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan”. Sedangkan Max Weber merumuskan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan individu dalam hubungan sosial untuk mewujudkan keinginannya di dalam suatu tindakan komunal meskipun melawan arus tantangan dan resistensi individu lain yang terlibat dalam tindakan tersebut
Menurut Foucault, kekuasaan adalah nama yang diberikan kepada situasi strategis yang rumit dalam masyarakat tertentu . Kekuasaan sebagai seluruh tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau bisa juga dengan melalui paksaan dan larangan dari pemaparan Foucault terlihat kekuasaan bersifat menyebar seperti jejaring yang menjerat. Kekuasaan berada di semua lapisan kecil dan besar, laki-laki dan perempuan, dalam keluarga, di sekolah, kampus, dsb. Kekuasaan dilaksanakan dalam tubuh bukan sebagai milik melainkan sebagai strategi yang menyebar dalam masyarakat modern. Foucault menentang pendapat bahwa kekuasaan semata-mata bersifat negatif dan represif (dalam bentuk larangan dan kewajiban) seperti dirumuskan dalam konsepsi yuridis tentang kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan justru beroperasi secara positif dan produktif.
Dari beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan bisa dilihat sebagai hubungan (relationship) antar dua atau lebih kesatuan, dimana suatu hubungan kekuasaan biasanya bersifat tidak seimbang, dalam arti bahwa satu pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pelaku lain. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan suatu ketergantungan (dependence), ketergantungan yang besar. Akan tetapi sangat jarang ada bentuk kekuasaan yang mutlak dan absolute. Artinya setiap kekuasaan itu, betapapun besar kekuasaan yang dimilikinya, akan tetap membutuhkan kekuasaan yang lain juga. Adapun isu-isu strategis yang berada diseputar konsep kekuasaan adalah sumber-sumber kekuasaan, siapa yang memilikinya, bagaimana menjalankan serta pendistribusian kekuasaan.
Kekuasaan secara keseluruhan memiliki makna suatu tindakan manusia baik individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai instrumen dalam menopang kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan selalu berada dalam posisi ambigu, karena untuk mencapai suatu tujuan kekuasaan dapat saja menimbulkan resistensi atau bahkan penolakan yang dilakukan oleh kelompok yang dikuasai (kekuasaan bersifat negatif). Tapi kekuasaan juga dapat bersifat positif dan produktif bila diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan dan keadilan bersama.

Kekuasaan Preman (Organisasi Pemuda) Pada masa Orde Baru
Aksi premanisme mungkin juga tidak asing lagi didengar dan dirasakan oleh kebanyakan orang. Preman sudah lahir sejak lama walaupun dalam bentuk yang beraneka ragam. Akan tetapi aksi dan tujuan para preman seperti yang dipaparkan diatas cenderung kepada tindak kekerasan dengan maksud memperoleh sumber-sumber kekuasaan untuk diri mereka dan kelompoknya. Hal ini bisa saja dengan cara-cara yang relatif kotor, seperti intimidasi, penculikan, dan kemudian bekerja sama sebagai kaki tangan penguasa.
Masa Orde Baru yang sangat militeristik bernuansa kekerasan, tidak ayal peran preman menjadi cukup berpengaruh. Preman-preman tersebut direkrut oleh rezim untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Peran organisasi kepemudaan sebagai wadah bernaung para preman menjadi sangat signifikan. Hal ini terlihat bagaimana salah satu organisasi pemuda terbesar menjadi sekutu militer pemerintah mengintimidasi dan membasmi komunisme di Sumatera Utara . Organisasi pemuda sebagai paramiliter ini berfungsi sebagai operator politik Orde Baru. Bersama dengan aparat keamanan melakukan intimidasi tidak resmi untuk penguasa kepada para pejabat di tingkat lokal.
Sebagai operator politik penguasa, organisasi pemuda yang memiliki cukup banyak anggota ini berperan penting dalam setiap pemilihan umum masa itu . Mereka disebar kesemua tempat untuk memastikan tidak ada penyelewengan keinginan rezim penguasa. Sebagai sebuah organisasi preman, tentu saja kerjaan mereka dekat dengan dunia kriminal. Akan tetapi mereka selain berprofesi dalam dunia kriminal, juga mendapatkan kedudukan tersendiri dalam sistem Orde Baru, dimana mereka dapat bolak-balik antara dunia kriminal dan dunia masyarakat terhormat, seperti pengusaha atau tokoh masyarakat .
Preman memiliki watak kekerasan yang selama ini lazim dipraktekan oleh rejim Orde Baru. Salah satu bentuk tempaan orde baru terlihat bagaiman preman dirangkul dan kemudian dilatih sebagai mesin pembersih proyek-proyek negara. Mulai dari kerusuhan, pembunuhan hingga penculikan. Setelah mereka selesai melaksanakan tugas, satu persatu mereka pun dibinasakan, lewat modus penembak misterius (Petrus) .
Akan tetapi, dominasi organisasi preman tersebut bukan hanya dalam kriminalitas. Beberapa organisasi tersebut melakukan tindakan amal kepada masyarakat, seperti bantuan berobat bagi keluarga tidak mampu, trasportasi dan keuangan bagi para korban pergusura konflik Aceh, khitanan massal, dan sebagainya. Ini menjadikan organisasi terebut terus eksis ditengah-tengah masyarakat pada satu sisi sebagai organisasi yang ditakuti karena dekat dengan kekerasan tetapi di sisi yang lain menjadi bagian masyarakat yang siap membantu ketidakberdayaan orang-orang yang membutuhkan.

Preman Dalam Dinamika Politk kota Medan Pasca Orde Baru
Sebagai kelompok atau individu yang memiliki kelebihan akses terhadap kebebasan ruang gerak, preman juga tidak terbatas atas aturan-aturan formal, melainkan mereka memiliki aturan main sendiri dan kemampuan beradaptasi yang sangat baik terhadap perubahan lingkungan sekitar, menjadikan kelompok ini lebih tertutup dan sulit terdeteksi karena gerakan yang mereka lakukan cenderung bersifat ”gerakan bawah tanah”. Hal demikian sangat memungkinkan kelompok organisasi preman ini dijadikan alat para aktor kekuasaan untuk memperoleh sumber daya-sumber daya. Preman dijadikan alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Hal demikian ini yang menjadikan adanya politisasi preman oleh para elit politik.
Orde baru seperti yang di ceritakan diatas telah menggunakan mesin organisasi preman untuk tujuan kekuasaannya. Hal ini menjadi warisan habitus kekerasan yang memicu sekelompok masyarakat untuk melakukan kekerasan dalam meraih ambisi ekonomi dan politiknya. Perihal ini secara nyata dipraktekkan oleh kelompok-kelompok kekerasan yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Kelompok kekerasan ini, kerapkali, menggunakan identitas tertentu sebagai dalih legitimasi tindakan anarkis yang dilakukannya .
Dalam konteks kota Medan, konstalasi organisasi kepemudaan tumbuh subur dan berkembang. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, kota ini memiliki banyak koleksi organisasi kepemudaan, seperti contoh, Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), FKPPI, AMPI, dan sebagainya. Bahkan Satgas PDIP tidak terlepas dari para preman yang masuk kedalam organisasi itu .
Organisasi-organisasi ini tetap memiliki pengaruh yang besar dalam konstalasi politk dan stabilitas keamanan di kota Medan. Selain memiliki jumlah anggota yang besar. Hal ini beralasan karena perebutan lahan ekonomi antar organisasi akan menjadi konflik dalam masyarakat. Tetapi tidak dengan elit organisasi yang lebih memiliki akses ke atas.
Preman mendapat tempat khusus dalam sebuah sistem kekuasaan lokal di Medan yang didalamnya mereka memiliki kemampuan paling tidak untuk mengancam. Organisasi ini dicari mengingat militer tidak dapat lagi berperan dalam ranah politik. Penyediaan tenaga bagi calon-calon pejabat, para elit organisasi ini juga memiliki usaha gelap yang akan berfungsi sebagai penyandang dana dan penggunaan otot mereka. Hal demikian berpengaruh terhadap intervensi kedalam pemerintahan atas hasil keputusan politik yang diambil, sehingga mereka merupakan satu bagian integral dalam sistem pemerintahan lokal .
Tidak hanya dari luar pemerintahan, rekrutmen partai politik menunjukkan adanya tempat khusus bagi para elit organisasi kepemudaan tersebut untuk menjadi perwakilan rakyat di daerah melalui lembaga legislatif daerah. Setidaknya beberapa tokoh-tokoh kunci dari berbagai organisasi tersebut menjadi anggota DPRD kota.

Kesimpulan
Sejarah panjang demokrasi Indonesia masih terus berjalan. Demokratisasi yang berlangsung di tingkat lokal masih meninggalkan jejak-jejak model kekuasaan otoritarianisme Orde Baru. Reinkarnasi preman-preman yang tergabung dalam organisasi kepemudaan mampu berevolusi melebur dalam sebuah lingkaran kekuasaan dengan sistem demokrasi.
Penggunaan cara-cara kekerasan masih lazim digunakan untuk mendapatkan kekuasaannya. Sementara demokrasi menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia. Ini menjadikan wacana demokrasi terhambat di sebabkan tidak sejalannya konsep demokrasi itu sendiri ketika berbenturan oleh hasrat sekelompok orang.
Rekrutmen partai yang memberikan ruang tersendiri kepada para elit-elit organisasi preman makin membuka lebar keterlibatan cara-cara kekerasan untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Partai yang memiliki fungsi kaderisasi masih belum dapat berjalan yang kemudian disebabkan karena orientasi partai yang menang pemilu tanpa melihat hasil kader partai yang berkualitas.

tatha_neh
Moderator
Moderator

Jumlah posting : 12
Join date : 23.09.10

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kuasa Preman Dalam Wajah Politik Kota Medan

Post by Admin on Tue Oct 12, 2010 1:51 am

kyknya aq pernah denger ttg tulisan ini lah Embarassed

Admin
Moderator
Moderator

Jumlah posting : 94
Join date : 22.09.10
Age : 31
Lokasi : depan laptop

Lihat profil user http://hijauhitam.forumn.org

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kuasa Preman Dalam Wajah Politik Kota Medan

Post by tatha_neh on Tue Oct 12, 2010 6:29 pm

aku kan dah pernah kirim ke blog nya fp3su.

ditanggapi dulu biar kita diskusi, tp aku moderator, tu si fauzan ismail dah ngasi komentar

tatha_neh
Moderator
Moderator

Jumlah posting : 12
Join date : 23.09.10

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kuasa Preman Dalam Wajah Politik Kota Medan

Post by Admin on Wed Oct 13, 2010 5:48 am

betol juga ente yg post dulu di blog alm FP3SU Cool

ku kira ni thesis ente pak Smile

Admin
Moderator
Moderator

Jumlah posting : 94
Join date : 22.09.10
Age : 31
Lokasi : depan laptop

Lihat profil user http://hijauhitam.forumn.org

Kembali Ke Atas Go down

Re: Kuasa Preman Dalam Wajah Politik Kota Medan

Post by Sponsored content Today at 4:35 pm


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik