HIJAU HITAM COMMUNITY
1. Diharapkan Untuk Login
2. Bagi New member diharapkan untuk Register/daftar

Enjoy Your Forum
Pencarian
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Buku Tamu Hijau Hitam
Tue Nov 20, 2012 1:12 am by veni_judo

» Temu Ramah 2012
Sun Sep 02, 2012 3:54 pm by mitanovianty

» Sisi Lain Temu Ramah.....
Sun Sep 02, 2012 3:27 pm by mitanovianty

» Saran dan Kritik tampilan forum
Thu Feb 23, 2012 9:29 pm by Admin

» Kesejahteraan Sosial dan Problema Pembangunan
Thu Feb 23, 2012 8:48 pm by aafrianshah

» Mustafa Kemal Pasha (Ataturk)
Sun Oct 30, 2011 1:41 am by tatha_neh

» Zona Bebas
Sun Oct 30, 2011 1:23 am by Admin

» Numpang Majang.....
Mon Oct 17, 2011 3:08 am by Admin

» kontrak Dagang kerajaan melayu dengan VOC 1643-1763
Mon Oct 17, 2011 2:37 am by anak_gaul

Navigation
 Portal
 Indeks
 Anggota
 Profil
 FAQ
 Pencarian
Affiliates
free forum


PKL VS State

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

PKL VS State

Post by tatha_neh on Fri Oct 08, 2010 7:18 pm

Seringkali kita melihat penertiban PKL diakhiri dengan hadirnya aksi kerusuhan. Hal ini kemudian dirasakan menjadi suatu permasalahan dialektik yang akan terus berlanjut (walaupun terjadi di tempat yang berbeda) dan menjadi bom waktu yang seakan-akan hanya menunggu moment ataupun pemicu lain untuk meledak. Fenomena ini cenderung menguat sejak lengsernya kekuasaan orde baru dan euphoria demokrasi serta pelaksanaan otonomi daerah setelahnya. Jika dilihat lebih dalam, hal ini dapat dimaknai sebagai konsekuensi dari : pertama, Kecenderungan masyarakat untuk “lebih berani” melakukan perlawanan terhadap alat-alat negara. Apalagi jika hal itu merupakan issue yang mempunyai dampak langsung terhadap mereka seperti penghidupan, mata pencarian serta kebutuhan pokoknya. Kedua, kesadaran pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam memaksimalkan fungsi-fungsi organnya seperti Polisi Pamong Praja, Bappeda serta Bakesbanglinmas.
Bentrokan yang sering terjadi itu besar kemungkunan dikarenakan adanya perbedaan perspektif yang digunakan oleh masing-masing aktor yang berkepentingan dalam hal ini. Dalam kaca mata pemerintah daerah, penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dalam rangka menciptakan iklim pasar dan tata kota yang tertib, aman, dan lancar. Pertimbangan utama dikeluarkannya kebijakan ini adalah belum optimalnya beberapa instrumen kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tata ruang wilayah. Hal ini terlihat dari tidak berfungsinya beberapa fasilitas umum yang disediakan untuk kegiatan publik, seperti los pasar, terminal, terminal bayangan, serta route-route kendaraan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diabaikan begitu saja. Kondisi seperti ini tentu saja telah berhasil menciptakan “ketersinggungan” pemerintah setempat. Konsekuensi dari tidak optimalnya pemanfaatan fungsi ruang tersebut sebagai arena berlangsungnya proses distribusi barang dan jasa menciptakan suatu keadaan yang tidak dapat dikendalikan, dimana instrumen kebijakan pemerintah tidak mampu menjangkau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Konsekuensi yang berikutnya menyusul adalah menurunnya realisasi target pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi yang timpang (imiserizing growth), meningkatnya resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan kemacetan jalan raya.serta ancaman meningkatnya angka kriminalitas. Singkatnya, eksistensi pemerintah telah mengalami ancaman oleh laju perkembangan mekanisme pasar yang tumbuh tanpa suatu perencanaan.
Sedangkan dari sudut pandang pedagang kaki lima, kebijakan pemerintah dari satu sisi diharapkan mempunyai nilai-nilai positif dalam rangka menciptakan hubungan yang seimbang antara pilar Negara, Private Sector, dan Civil Society. Akan tetapi di sisi yang lain, substansi dan metode-metode implementasi kebijakan yang dipergunakan pemerintah berhadap-hadapan secara dialektik dengan paradigma pertumbuhan penduduk, dan perkembangan pedagang kaki lima yang lebih berorientasi pada pusat-pusat pertumbuhan penduduk tersebut. Benturan logika antara pemerintah dan para pedagang kaki lima seringkali mengakibatkan terjadinya konflik akibat kebijakan pemerintah dalam tataran implementasinya.
Silahkan direspon!!!

tatha_neh
Moderator
Moderator

Jumlah posting : 12
Join date : 23.09.10

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: PKL VS State

Post by Fauzan Ismail on Sat Oct 09, 2010 1:03 am

PERTAMAX DIAMANKAN... Very Happy

Kalo menurut aq sih bg munculnya PKL merupakan suatu wujud kegagalan pemerintah dalam menyediakan lahan pendapatan rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam studi pembangunan, munculnya PKL adalah suatu dampak yang timbul akibat ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi di suatu negara, letak kegagalannya adlah ketika kebijakan tersebut hanya melihat pembangunan dari segi fisik semata tanpa memperhatikan pembangunan dari segi human indeks dan pemberdayaan potensi wilayah...mall dibangun banyak2, pusat perbelanjaan, dan semua lahan dijadikan tempat bisnis, dengan tujuan untuk membangun laju ekonomi dan semuanya terpusat di kota, tapi justru hal itulah yang membuat kesenjangan itu semakin meluas, masyarakat yang umumnya memiliki modal yang sedikit tentu saja akan semakin tergeser dari arus pembangunan dan akhirnya memilih lahan pendapatan melalui cara seperti itu....mereka lebih memilih berjualan kaki lima banyak faktornya, pertama, karena keterbatasan modal sehingga tidak mampu menanggung biaya usaha secara resmi, seperti biaya sewa tempat usaha dan biaya perizinan usaha, kedua, karena sempitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah jika dibandingkan dengan berjualan kaki lima, ketiga minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat sehingga berjualan dijadikan pilihan pekerjaan karena tidak membutuhkan keterampilan yang terlalu banyak...
Mengenai banyaknya penggusuran yang terjadi kepada PKL akhir - akhir ini, menurut aq itu bukan solusi yang bijak dan merupakan suatu bentuk kepanikan pemerintah akibat kegagalannya dalam menyediakan lahan pendapatan bagi masyarakat...untuk mengurangi PKL memang tidak mudah dan sangat panjang prosesnya, karena selain harus menyediakan lahan yang tepat untuk pedagang, pemerintah juga harus lebih intens dalam menyusun program-program pembangunan di daerah2 yang kurang diberdayakan, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar dan itupun harus disesuaikan dengan sumber daya (potensi) wilayah, seperti pedesaan dan daerah2 yang pembangunannya kurang, karena pada umumnya pedagang kaki lima ne berasal dari daerah-daerah yang kurang berkembang dan akhirnya menjadikan kota sebagai sasaran usaha...
Jadi pada intinya....penggusuran itu bukan solusi dan justru akan semakin menambah masalah, dan salah satunya adalah tindakan kriminalitas...

sekian dari I....(mohon bimbingannya, masih belajarnya awq ne)

Fauzan Ismail
Simpatisan HMI
Simpatisan HMI

Jumlah posting : 12
Join date : 28.09.10
Age : 28
Lokasi : Medan dan Sekitarnya

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas


 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik